Paripurna DPRD Barru, Bupati Suardi Saleh Serahkan KUPA-PPAS 2023

BARRU - Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Barru, Kamis (14/09/2023).

Di awal sambutannya, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si pada forum paripurna mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kerjasama yang telah terbangun, dalam rangka mendukung dan menerima rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023.

Baca juga: Kamrussamad: Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara

"Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah melalui prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, "ucapnya.

Baca juga: Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Menkumham Paparkan Laporan Keuangan TA 2021

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi antara lain:

A. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah.

Baca juga: Alimin Abdullah Minta KKP Diberikan Anggaran Proporsional

B. Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 211/pmk.07/2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus

C. Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2002 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.

Baca juga: Pusdiklatcab Pramuka Torut Diminta Paparkan Anggaran Jamnas Secara Terbuka

D. Peraturan menteri dalam Negeri nomor 84 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 untuk menyesuaikan terhadap kebijakan dana alokasi khusus non fisik

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah

Baca juga: Bahas Anggaran Eselon I Kemenkeu, Sihar Sitorus: Perlu Ada Gambaran Implikasi Kebijakan di Masyarakat

F. peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas treasury deposit facility.

G. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari apbd, sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri 54 tahun 2019

H. Surat edaran nomor 900. 1.9.1 /435/sj tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024

I. keputusan gubernur sulawesi selatan nomor 347/i/tahun 2023 tentang pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten barru tahun anggaran 2023

J. perda nomor 1 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022.

Baca juga: Said Abdullah Apresiasi Sikap Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban APBN

K. peraturan bupati nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati barru nomor 34 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten barru tahun 2023

Lanjut, Bupati Suardi Saleh menyampaikan

kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barru pada rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2022 akan diarahkan: 

1). Memastikan penerimaan pad sesuai dengan target melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan blud;

2). Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;

Baca juga: Yandri Susanto Soroti Pengelolaan BOP Pesantren oleh Kemenag

3) pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;

4) peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

5) mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"kebijakan pembiayaan pemerintah kabupaten barru pada rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan rancangan ppas apbd tahun anggaran 2023 diarahkan untuk penggunaan silpa yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, "Jelasnya

Bupati tanpa sekat ini menjelaskan bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Tahun anggaran 2023, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati pada APBD pokok tahun anggaran 2023, akan tetapi lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

(HIKPB)